Sempat Ditolak, DPR dan Sri Mulyani Bahas Ulang PMN untuk KAI Rp 2 T

Solid Gold Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan diputuskan hari ini melalui rapat kerja Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan Sri Mulyani Indrawati yang menggantikan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengatakan proyek pembangunan LRT tidak bertujuan untuk pengentasan kemiskinan.

“LRT ini kan dari gedung ke gedung, tidak untuk rakyat kecil, untuk warga Jabodebek yang umumnya kelas menengah, saya yakin mereka akan tetap memilih naik mobil pribadi,” kata Bambang.

Dia menambahkan, selain itu, dana PMN ini seharusnya digunakan untuk pembangunan jalur kereta di Sumatera.

“Proyek ini malah mengalihkan anggaran yang Sumatera dibawa ke sini, justru di sana butuh dana untuk mengangkat ekonomi di bawah, ini arahnya salah,” ujar dia.

Anggota Komisi XI lain Abdul Wachid menjelaskan, seluruh proyek infrastruktur adalah perintah Presiden. Dia menyatakan tidak setuju jika PMN yang sebenarnya untuk pembangunan kereta di Sumatera di pindahkan ke pembangunan di Jakarta.

Abdul menyebut oleh karena itu harus jalan apapun alasannya dan sudah dipikirkan dari mana asal anggarannya.

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sudah menolak suntikan modal ke KAI melalui PMN pada 14 Juli 2017. Padahal sebelumnya tanggal 12 Juli 2017 Banggar sudah menyetujui sebesar Rp 2 triliun.

Direktur Keuangan KAI Didiek Hartantyo mengatakan kebutuhan KAI untuk membangun LRT adalah Rp 27,5 triliun. Dengan rincian rencana pendanaan dari PMN Rp 9 triliun. Dia menyebut di Adhi Karya anggaran masih tersedia Rp 1,4 triliun.

“Sisanya itu Rp 7,6 triliun di KAI, di mana Rp 2 triliun itu berasal dari realokasi, Rp 2 triliun yang diajukan tahun ini dan Rp 3,6 triliun tahun depan,” imbuh dia.

Dia mengatakan, total dana yang ingin didapatkan melalui pinjaman adalah Rp 18,5 triliun yakni untuk pembangunan sarana dan pra sarana.